Sekitar 1400 tahun lalu, pembaca yang budiman, kita paham ada masa saat sanksi ekonomi diterapkan guna menghalangi Nabi Muhammad, semoga damai selalu untuknya, menyebarkan agama Islam. Kala itu, para petinggi suku Quraisy sepakat mengenakan boikot perdagangan dan pernikahan terhadap Bani Hasyim yang merupakan puaknya Rasulullah.

Anggota Bani Hasyim diasingkan di sebuah lembah di sebelah utara Masjidil Haram saat ini. Seluruh warga Makkah dilarang berjual beli dengan mereka, juga tak boleh menyalurkan makanan. Selama tiga tahun anggota Bani Hasyim menahan boikot itu. Ditopang hidupnya oleh selundupan Muslim dari puak lain atau rekan-rekan yang tak sampai hati. Tahun-tahun kesengsaraan itu menggerus kesehatan Khadijah, istri Rasulullah dan akhirnya merenggut nyawanya.

Meski demikian, sejarah mencatat boikot ekonomi yang tak manusiawi itu tak berhasil memadamkan Islam. Yang terjadi justru sebaliknya.

Di masa modern, sanksi ekonomi kerap diyakini sebagai cara damai untuk menghentikan perang. Namun, sejarawan Nicholas Mulder dalam buku barunya “The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War”, menyimpulkan sebaliknya. Sanksi ekonomi tak berbeda jauh dengan perang fisik dalam hal ia juga menimbulkan banyak korban jiwa. Dalam sejumlah kesempatan, justru sanksi ekonomi itu memicu perang yang lebih besar.

Pada masa modern, kata Mulder, sanksi ekonomi secara formal jadi instrumen "pencegah perang" saat diregulasikan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada awal abad ke-20. Salah satu statuta mereka mengatur bahwa anggota yang menyerang negara lain dapat dikenai pemutusan hubungan perdagangan dan blokade ekonomi.

Saat terjadi Perang Dunia I, sanksi ekonomi itu mula-mula diterapkan pada Jerman, Austria, dan Turki Utsmani oleh Prancis dan Inggris serta sekutu mereka. Sedikitnya 300 ribu warga sipil mati kelaparan di Eropa Tengah dan 500 ribu di Turki Utsmani menyusul sanksi ekonomi itu. Dalam banyak hal, sanksi ekonomi dan blokade tersebut ikut membantu mengakhiri Perang Dunia I.

Tapi kemudian, sanksi ekonomi itu ternyata juga yang ikut memicu Perang Dunia II. Ceritanya, salah satu propaganda Adolf Hitler menghimpun simpati warga Jerman adalah janjinya menyudahi sanksi ekonomi sedemikian berat yang dikenakan pada Jerman sebagai pihak yang kalah perang. Setelah berkuasa, menurut Mulder, Hitler langsung melakukan invasi perluasan wilayah ke Polandia. Tujuannya utamanya, mencegah kemampuan negara lain menerapkan blokade ekonomi terhadap Jerman. Invasi Polandia itu, kita pahami, adalah landasan terjadinya Perang Dunia II.

Sedangkan pada 1935, Italia dikenai sanksi ekonomi karena melakukan serangan di Afrika. Hal itu membuat Benito Mussolini merapatkan diri ke Nazi Jerman dan membuat perang kian meluas di Eropa. Perluasan Kekaisaran Jepang juga ternyata bisa dilacak pada ketakutan akan sanksi dan blokade ekonomi tersebut.

Sejak mula, para penggagasnya sudah paham betapa mematikannya sanksi ekonomi ini bagi warga sipil di negara yang disasar. Kendati demikian, para pemimpin negara di barat. Meski begitu, ia dianggap instrumen penting untuk menghindarkan perang di negeri sendiri. Mulder bahkan mengibaratkan sanksi ekonomi ini seperti bom nuklir yang menyasar tanpa diskriminasi.

Sanksi ekonomi AS terhadap Iran yang telah berlangsung menahun, menurut penelitian Brookings Institution, menambah 13.000 kematian yang semestinya bisa dihindarkan di negara itu pada masa pandemi. Alih-alih "perang damai", sanksi ekonomi dan boikot justru menghasilkan perang dan kesengsaraan tak berkesudahan.

Dalam hal itu, kolumnis senior the Guardian Simon Jenkins menilai sanksi-sanksi terhadap Rusia yang dilancarkan negara-negara NATO dan sekutunya tak efektif. Buktinya sudah mulai ketara, alih-alih mendorong warga Rusia mendongkel Vladimir Putin, sejak sanksi-sanksi dikenakan dukungan terhadap presiden Rusia itu dalam survei terkini malah melonjak jadi 70 persen.

Menteri Perekonomian dan Energi Jerman, Robert Habeck, pada Senin (14/3/2022) juga mengatakan, sanksi terhadap minyak dan gas Rusia bakal menimbulkan kemiskinan massal bukan hanya di Rusia, tapi juga di Jerman. Sebabnya, sejauh ini 55 persen pasokan gas ke Jerman, 53 persen pasokan batu bara, dan 34 persen minyak bumi; bergantung pada Rusia.

Tak usah ditanya, segala jenis perang di masa modern yang terlalu banyak menelan korban warga sipil itu perlu dihentikan. Tapi tak kalah berbahaya juga kebijakan-kebijakan elite yang ujung-ujungnya mengorbankan warga yang tak punya andil memicu perang.