Propaganda PKI dan Krisis Ekonomi 1960-an

Sejarah  

Pada pertengahan 2022, Indonesia kembali dihadapkan pada potensi krisis ekonomi yang dipicu sejumlah kondisi global. Harga-harga bahan pokok dan pangan kian mahal, memicu inflasi tertinggi sejak beberapa tahun belakangan.Sepanjang sejarah, Masyarakat Indonesia telah melalui sejumlah krisis ekonomi. Setiap terjadinya, selalu memicu perubahan besar yang menentukan arah perjalanan bangsa. Berikut diantaranya.

Krisis ekonomi lainnya yang juga sangat signifikan membentuk arah bangsa adalah hiperinflasi pada akhir 1950-an hingga awal dekade 1960-an. Kala itu, lonjakan tajam harga-harga mencapai lebih dari 100 persen. Pemotongan mata uang pada 1959 tak mampu menahan laju krisis.

Sukarno dan DN Aidit di acara peringatan ulang tahun PKI ke-45 di Istora Senayan tahun 1964. (repro: 30 Tahun Indonesia Merdeka)
Sukarno dan DN Aidit di acara peringatan ulang tahun PKI ke-45 di Istora Senayan tahun 1964. (repro: 30 Tahun Indonesia Merdeka)

Kelaparan terjadi di mana-mana, masyarakat bertahan hidup dengan pangan seadanya. Masa-masa itu, yang akhirnya mencapai klimaks atau antiklimaks pada 1965, juga ditandai dengan menguatkan pengaruh politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Adakah keterkaitan antara kedua fenomena tersebut?

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Soal itu dalam satu hal bisa dilacak pada pertengahan 1950-an. Pada Kongres Nasional VII (Luar Biasa) PKI yang berlangsung di Jakarta, 7-14 September 1956, salah satu agenda yang mereka usung adalah soal "pembebasan" Irian Barat. "Perhebat lebih lanjut perjuangan pembebasan Irian Barat dengan jalan menyusun kekuatan dalam negeri, menggalang semua potensi nasional, memodernisasi perlengkapan AD, ALRI, dan AURI dan menarik solidaritas internasional, untuk menghadapi segala kemungkinan,” bunyi simpulan program PKI di bidang hubungan internasional saat itu seperti dimuat secara lengkap tabloid Bintang Merah yang terbit selepas kongres.

M C Ricklefs dalam Sejarah Modern Indonesia (2008) menuliskan, sikap PKI terkait Papua membuat Sukarno memasukkan Ketua Umum CC PKI DN Aidit dan agitator Nyoto, keduanya saat itu menjabat menteri koordinator, sebagai anggota “Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat”.

Menurut Rosihan Anwar dalam Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965 (1980), sikap Sukarno dan PKI yang ngotot menyerang Papua tersebut bertentangan dengan para jenderal di TNI AD yang sudah menghitung biaya besar operasi tersebut. Pada 1961, operasi tersebut akhirnya berlangsung juga dengan bantuan persenjataan dari Uni Soviet hasil lobi PKI.

Selain getol mengkampanyekan perebutan Papua, PKI juga menggencarkan propaganda "Ganyang Malaysia". PKI secara total mendukung sikap Sukarno yang merencanakan operasi militer menumpas Federasi Malaysia. Lagi-lagi, menurut John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal (2006), TNI AD sedianya tak bersemangat soal rencana tersebut.

Pasukan TNI berangkat dalam Operasi Trikora ke Irian Barat.
Pasukan TNI berangkat dalam Operasi Trikora ke Irian Barat.

Panglima TNI AD Letjen Ahmad Yani serta Menteri Pertahanan AH Nasution di antara yang menolak kampanye tersebut. Bukan kebetulan kiranya, keduanya jadi sasaran penculikan dalam peristiwa G30S pada 1965.

Apa hubungannya perebutan Irian Barat serta operasi militer melawan Malaysia dengan krisis ekonomi saat itu?

Mantan wakil presiden RI, Boediono menuliskan dalam Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah (2016) bahwa penyebab utama krisis kala itu adalah inflasi dan defisit anggaran negara yang sangat lebar. Penyebab defisit tersebut, utamanya kebijakan-kebijakan prioritas yang menelan biaya besar seperti operasi militer di Papua dan Malaysia serat subsidi BUMN.

Dana untuk program-program tersebut pada 1965 telah melonjak dari Rp 116 miliar uang zaman itu menjadi Rp 985,5 miliar alias hampir seribu persen (!). Dana program-program tersebut juga mencapai 40 persen dari total belanja negara di saat banyak sekali rakyat membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Anggaran senilai itu memicu defisit sebesar Rp 1,32 triliun alias empat kali lipat dari defisit setahun sebelumnya. Pemerintah mencoba mencetak uang guna menutupi defisit tersebut yang kemudian makin memicu inflasi.

Sementara PKI terus mendukung delusi Presiden Sukarno bahwa ekonomi akan membaik selepas operasi militer tuntas. Hal ini tecermin dalam propaganda Departemen Agitasi dan Propaganda (Agitprop) CC PKI yang dilansir pada 1962:

"Dalam pidato 17 Agustus 1962, yaitu pidato Tahun Kemenangan, Presiden Sukarno antara lain menyatakan, bahwa setelah soal keamanan dan Irian Barat boleh dikatakan sudah selesai, maka beliau merasa sanggup untuk mengatasi kesulitan-kesulitan persoalan ekonomi dalam waktu pendek, dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Politbiro Comite Central Partai Komunis Indonesia menyambut gembira pernyataan Presiden Sukarno ini," tertulis dalam lansiran itu.

PKI juga meyakini semboyan “Satu tangan pegang bedil dan satu tangan lagi pegang pacul” yang berarti operasi militer harus terus berlaku sementara upaya pemulihan ekonomi dilakukan.

Pada masa itu, sedianya sempat ada upaya stabilisasi melalui Regulasi 26 Mei 1963 yang dilancarkan Menteri Keuangan Djuanda. Kebijakan tersebut, menurut Bradley R Simpson dalam Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968 (2010), sesuai petunjuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan sejumlah kreditur dari Blok Barat.

Menurut Simpson, sempat ada tanda-tanda perbaikan ekonomi selepas diterbitkannya regulasi Djuanda tersebut. Harga-harga mulai turun, ekspor meningkat, dan sebaliknya impor berkurang. Meski begitu, PKI menentang keras regulasi yang dinilai kekanan-kananan tersebut.

Sukarno kemudian menuruti tuntutan PKI yang didukung sejumlah elemen lainnya tersebut dan membatalkan Regulasi 26 Mei. Sementara operasi militer Malaysia yang menghadap-hadapkan Indonesia dengan negara-negara Blok Barat pada 1963 membuat upaya stabilisasi dan pemulihan ekonomi kian mustahil.

Pada akhirnya, periode itu mencapai titik didih lewat penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal dan perwira TNI AD pada 30 September 1965. Peristiwa tersebut berujung pemusnahan elemen-elemen komunis di Indonesia dan lengsernya Presiden Sukarno.

Aksi unjuk rasa [ada 1966. (istimewa)
Aksi unjuk rasa [ada 1966. (istimewa)

Sementara kelindan antara PKI, operasi militer dan krisis ekonomi tak dilupakan para mahasiswa saat mereka beraksi besar-besaran pada 1966, tercermin dalam Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang digaungkan kala itu: Pembubaran PKI bersama ormas-ormasnya; Perombakan Kabinet Dwikora (Dwikora adalah jargon resmi operasi militer melawan Malaysia); Turunkan harga pangan.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Tentang sejarah Tanah Air, dunia, dan peradaban Islam.

Riwayat 22 Nama-Nama Jalan Baru di Jakarta

Krisis 98 dan Harga Minyak Goreng

Propaganda PKI dan Krisis Ekonomi 1960-an

Zaman Meleset dan Kemerdekaan

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Kategori

× Image